Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam Bidang IT

Standar

     Interpretasi yang kadang berbeda dari pihak penegak hukum menjadikan pentingnya pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kegiatan konvergensi TIK (kadang disebut juga Information Communication Technology atau ICT).

Sebagian masyarakat memandang pemberlakuan UUHC merupakan akal-akalan pihak internasional khususnya World Trade Organization (WTO) dan Amerika Serikat untuk menguasai pasar teknologi informasi Indonesia. Sebagian lainnya, memandang hal ini sebagai suatu proses pembelajaran dan batu loncatan bagi bangsa Indonesia untuk mulai menghargai dan melindungi hasil karya cipta.

Memperhatikan komitmen-komitmen Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) khususnya General Agreement on Trade in Services (GATS) dan General Agreement on Trade in Intellectual Property Rights (TRIPs), pada hakikatnya akan memberikan manfaat berupa kepastian hukum bagi investor asing dan daya tarik serta rangsangan bagi investasi di sektor industri TIK. Seiring dengan konvergensi di bidang TIK, maka permasalahan mengenai perlindungan HKI dalam industri TIK di Indonesia menjadi hal yang sangat signifikan.

Moral Right vs Economic Right

Hak cipta, yang merupakan bagian penting dalam rezim HKI, perlu dipahami lebih baik sebagai upaya perlindungan HKI. Dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1776, hak cipta telah mendapatkan perlindungan yang mendasar. Disebutkan dalam dokumen itu �to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

 Berbeda dengan negara-negara Eropa yang menganut hak cipta sebagai suatu hak moral atau moral right, AS memahami hak cipta sebagai suatu economic right. Hak cipta dengan corak moral right memberikan suatu pengakuan yang luhur bagi karya-karya ciptaan. Hak cipta diartikan sebagai invention right atau authors’ right bukan sebagai copyright.

 Suatu karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta. Karenanya tidaklah dapat dibagi-bagi dan tidak pula dapat dilakukan perubahan atau modifikasi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan.

 Dalam UUHC, nampaknya Indonesia menggunakan rezim gado-gado. Secara peristilahan dipergunakan terminologi hak cipta atau invention right, sehingga dapat dikategorikan sebagai moral right. Namun secara substansi, UUHC memiliki pula warna kental dalam hal perlindungan economic right.

 Dalam Pasal 1 butir ke-1 UUHC disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, Bagian Ketujuh UUHC yaitu pada Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur tersendiri mengenai perlindungan hak moral terhadap karya cipta.

 Perlindungan UUHC

     UUHC merupakan amandemen keempat dari peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang sebagaimana pertama kali disahkan pada 1982 silam. Seiring dengan perkembangan seni, budaya, teknologi dan perdagangan, maka karya ciptaan yang dilindungi semakin beragam jenisnya. Karya cipta berupa basis data (database) merupakan hal baru yang dilindungi UUHC. Pasal 12 UUHC menyebutkan bahwa karya ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ciptaan yang dimaksud mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

 Secara normatif tetap perlu dipahamai bahwa UUHC sejatinya melindungi hampir seluruh karya cipta yang dimungkinkan diciptakan oleh manusia. Namun, yang terjadi adalah isu perbedaan pendekatan yang dilakukan terhadap alih wujud dari karya cipta.

 Karya cipta berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database dan karya hasil pengalihwujudan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selain itu, karya cipta di Indonesia akan dilindungi selama masa hidup Penciptanya ditambah 50 tahun lagi setelah pencipta dimaksud meninggal dunia.

Permasalahan yang muncul pada saat ini adalah bagaimana alih bentuk karya cipta ke bentuk (format) digital. Terkadang hal ini menimbulkan interpertasi berbeda-beda termasuk pelanggaran hak ciptanya. Ketika lagu atau musik yang sebelumnya didapatkan dalam bentuk kaset atau keping cakram (CD), maka bagaimana statusnya jika telah menjadi format MP3 atau MP5. Apakah tetap dapat dikategorikan karya cipta lagu atau program komputer?

Fair Use

     Copyright di AS bukanlah suatu hak yang bersifat mutlak. Kewajaran penggunaan (fair use) merupakan doktrin yang diakui secara nyata dalam ketentuan perundang-undangan dan praktek bisnis secara umum. Penggunaan hasil karya cipta yang dipergunakan untuk memberikan kritik atau komentar, laporan pemberitaan, tujuan pendidikan dan penelitian tidak dikategorikan sebagai pelanggaran copyright di AS.

US Copyright Act bahkan memberi acuan yang dapat dipergunakan sebagai faktor penentu untuk menilai apakah suatu kegiatan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran copyright. Misalnya apabila tujuan dan karakter penggunaan karya ciptaan untuk kegiatan non-komersial atau tujuan pendidikan, sifat dari karya ciptaan maupun jumlah dan substansi karya ciptaan yang digunakan haruslah proporsional. Juga bila penggunaan, tidak memunculkan implikasi yang signifikan bagi pasar potensial pengguna karya cipta ataupun menurunnya nilai jual dari karya ciptaan.

 Sangat disadari bahwa doktrin kewajaran penggunaan (fair use) dan acuan di dalam US Copyright Act tidaklah mudah digunakan dalam praktiknya. Namun, pihak pengadilan setidaknya memiliki indikator yang jelas apabila muncul sengketa hak cipta sehingga keseimbangan antara perlindungan terhadap karya cipta dan kebebasan untuk berekspresi dapat terwujud.

Kritik & Saran :

Saya setuju,bahwa sejatinya HAKI untuk melindungi hampir seluruh karya cipta yang mungkin diciptakan manusia. Di Indonesia,HAKI yang minim tentu saja karena minimnya karya cipta. Jadi,untuk apa perlindungan kekayaan intelektual, kalau kultur kita memang miskin intelektual. akademisi memang mempesona sepanjang tidak turun dari singgasananya.

 Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-

 

 

 

ASPEK BISNIS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Standar

1. PROSEDUR PENDIRIAN BISNIS

Untuk membentuk sebuah badan usaha kita harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu. Pada penulisan kali ini mari kita diskusikan prosedur dan sedikit pengetahuan yang manyangkut pendirian badan usaha atau bisnis. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita definisikan apa itu badan usaha.

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.
Adapun beberapa alasan pendirian suatu badan usaha adalah :
• untuk hidup,
• bebas dan tidak terikat,
• dorongan sosial,
• mendapat kekuasaan, atau
• melanjutkan usaha orang tua.
Faktor–faktor yang harus dihadapi atau diperhitungkan di dalam pendirian suatu badan usaha, khususnya di bidang IT adalah :
• Barang dan Jasa yang akan dijual
• Pemasaran barang dan jasa
• Penentuan harga
• Pembelian
• Kebutuhan Tenaga Kerja
• Organisasi intern
• Pembelanjaan
• Jenis badan usaha yang akan dipilih, dll.

Untuk lebih lengkap klik disini Tugas Softskill #5

RUU TE DAN INTERNET BANKING

Standar

RANCANGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

 

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa

tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan

Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi

Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat

guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara

langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk‐bentuk perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk

menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan

Peraturan Perundang‐undangan demi kepentingan nasional;

e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur

hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman

untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai‐nilai agama dan sosial

budaya masyarakat Indonesia;

Elektronik;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Untuk lebih lengkap klik disini Tugas Softskill #4 RUU Transaksi Elektronik Dan Internet Banking

PERATURAN DAN REGULASI

Standar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman

etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan

sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang

memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan

intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;

b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai

konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan

intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang

memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum

nasionalnya;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1999

TENTANG

TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945;

b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan,

mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta

meningkatkan hubungan antarbangsa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

Untuk lebih lengkap klik disini Tugas Softskill #4 Peraturan Dan RegulasiL

MODUS KEJAHATAN BIDANG IT DAN PENGERTIAN CYBERCRIME

Standar

MODUS DAN JENIS KEJAHATAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.

 

Pengertian Cybercrime

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan cybercrime dengan computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertien computer crime sebagai:

“…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”.

Untuk lebih lengkap bisa dilihat ke Tugas Softskill #2

Etika Profesi, Profesi Dan Profesionalisme Dalam Bidang IT

Standar

Pengertian Etika, Profesi, dan Profesionalisme

1. ETIKA

    A. Pengertian Etika
Etika (Yunani Kuno: “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (practical philosophy). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita.Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi.Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif.
Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).

Untuk lebih lengkap bisa dilihat kesini Tugas Softskill #1

WARALABA INDOMARET

Standar
 
Waralaba Makanan – Indomaret salah satu brand dalam bisnis retail memberikan kemudahan dan akses yang ingin memiliki waralaba indomaret sebagai lahan bisnis mereka.
 
Waralaba indomaret sendiri memukan kemitraan atau waralaba indomaret pada tahun 1997, kini dengan berjalan waktuny indomaret memiliki  kurang lebih 6161 gerai baik yang dikelola secara waralaba indomaret atau dikelola langsung oleh pihak indomaret.
 
Untuk anda yang hendak tertarik dan hendak membeli waralaba Indomaret, syarat yang harus anda miliki adalah:
 
1. Tercatat sebagai Warga Negara Indonesia
 
2. Bersedia dan mampu Menyediakan ruang usaha ukuran 120-150 m2 (milik sendiri/sewa)
 
3. mempunyai NPWP dan PKP, serta kelengkapan perijinan lainnya
 
4. Melakukan Investasi peralatan toko dan biaya waralaba
 
Dalam waralaba indomaret itu sendiri ditawarkan dalam dua opsi yaitu untuk mereka yang tidak memiliki tempat usaha dan untuk mereka yang memiliki tempat usaha.
 
Katagori waralaba indomaret yang tidak memiliki tempat usaha
Dalam hal ini pihak waralaba indomaret menawarkan Usulan lokasi toko baru, dan take over kepemilikan, untuk anda yang hendak mendapat informasi lebih lanjut silhkan berkunjung di web indomaret.co.id/waralaba/pola-waralaba
 
Katagori waralaba indomaret yang memiliki tempat usaha
Sedangkan untuk mereka  yang memiliki lokasi usaha, pihak waralaba indomaret menawarkan pembanguan Ruang usaha/rumah/tanah, dan Minimarket existing untuk anda yang hendak mendapat informasi lebih lanjut silhkan berkunjung di web indomaret.co.id/waralaba/pola-waralaba
 
 
 
Berikut ini estimasi biaya untuk membeli hak waralaba indomaret :
 
Budget Waralaba Indomaret
Rp 36.000.000 termasuk PPn
 
Budget Waralaba Indomaret Investasi
Rp 300.000.000 hingga  Rp 350.000.000 (biaya termasuk waralaba Fee, Perijinan, Pembelian, Peralatan Elektronik dan Non elektronik)
 
Budget Waralaba Indomaret Dalam Hal Royalti
Persentase Penjualan Bersih
Rp 0 hingga  Rp. 175.000.000  -> 0 %
Rp 175.000.000 hingga  200.000.000  -> 2 %
Rp 200.000.000 hingga  225.000.000  -> 3 %
> Rp 225.000.000  -> 4 %
 
 

note: harga dapat berubah tergantung kebijakan dari pihak waralaba indomaret

SEJARAH ARSITEKTUR DI INDONESIA

Standar

Asitektur Indonesia terdiri dari klasik-tradisional, vernakular dan bangunan baru kontemporer. Arsitektur klasik-tradisional adalah bangunan yang dibangun oleh zaman kuno. Arsitektur vernakular juga bentuk lain dari arsitektur tradisional, terutama bangunan rumah hunian, dengan beberapa penyesuaian membangun oleh beberapa generasi ke generasi. Arsitektur Baru atau kontemporer lebih banyak menggunakan materi dan teknik konstruksi baru dan menerima pengaruh dari masa kolonial Belanda ke era pasca kemerdekaan. Pengenalan semen dan bahan-bahan modern lainnya dan pembangunan dengan pertumbuhan yang cepat telah menghasilkan hasil yang beragam.

Arsitektur Klasik Indonesia
Ciri khas arsitektur klasik Indonesia dapat dilihat paada bangunan candi dengan struktur menaranya. Candi Buddha dan Hindu dibangun dari batu, yang dibangun di atas tanah dengan cirikhas piramida dan dihiasi dengan relief. Secara simbolis, bangunan adalah sebagai representasi dari Gunung Meru yang legendaris, yang dalam mitologi Hindu-Buddha diidentifikasi sebagai kediaman para dewa. Candi Buddha Borobudur yang terkenal dari abad ke-9 dan Candi Prambanan bagi umat Hindu di Jawa Tengah juga dipenuhi dengan gagasan makro kosmos yang direpresentasiken dengan sebuah gunung. Di Asia Timur, walau dipengaruhi oleh budaya India, namun arsitektur Indonesia (nusantara) lebih mengedapankan elemen-elemen masyarakat lokal, dan lebih tepatnya dengan budaya petani.

Budaya Hindu paling tidak 10 abad telah mempengaruhi kebudayaan Indonesia sebelum pengaruh Islam datang. Peninggalan arsitektur klasik (Hindu-Buddha) di Indonesia sangat terbatas untuk beberapa puluhan candi kecuali Pulau Bali yang masih banyak karena faktor agama penduduk setempat.

Arsitektur vernakular di Indonesia
Arsitektur tradisional dan vernakular di Indonesia berasal dari dua sumber. Pertama adalah dari tradisi Hindu besar dibawa ke Indonesia dari India melalui Jawa. Yang kedua adalah arsitektur pribumi asli. Rumah-rumah vernakular yang kebanyakan ditemukan di daerah pedesaan dibangun dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti atap ilalang, bambu, anyaman bambu, kayu kelapa, dan batu. Bangunan adalah penyesuain sepenuhnya selaras dengan lingkungan sekitar. Rumah-rumah di pedalaman di Indonesia masih banyak yang menggunakan bambu, namun dengan seiring dengan proses modernisasi, bangunan-bangunan bambu ini sedikit demi sedikit diganti dengan bangunan dinding bata.

Arsitektur tradisional di Indonesia

Arsitektur tradisional di Indonesia

Bangunan vernakular yang tertua di Indonesia saat ini tidak lebih dari sekitar 150 tahun usianya. Namun dari relief di dinding abad ke-9 di candi Borobudur di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa ada hubungan erat dengan arsitektur rumah vernakular kontemporer yang ada saat ini. Arsitektur vernakular Indonesia juga mirip dengan yang dapat ditemukan di seluruh pulau-pulau di Asia Tenggara. Karakteristik utamanya adalah dengan digunakannya lantai yang ditinggikan (kecuali di Jawa), atap dengan kemiringan tinggi menyerupai pelana dan penggunaan material dari kayu dan bahan organik tahan lama lainnya.

Pengaruh Islam dalam Arsitektur
Budaya Islam di Indonesia dimulai pada tahun 13 Masehi ketika di Sumatra bagian utara muncul kerajaan Islam Pasai di 1292. Dua setengah abad kemudian bersama-sama juga dengan orang-orang Eropa, Islam datang ke Jawa. Islam tidak menyebar ke kawasan Indonesia oleh kekuatan politik seperti di India atau Turki namun lebih melalui penyebaran budaya. Budaya Islam pada arsitektur Indonesia dapat dijumpai di masjid-masjid, istana, dan bangunan makam.
Menurunnya kekuatan kerajaan Hindu Majapahit di Jawa menandai bergantinya periode sejarah di Jawa. Kebudayaan Majapahit tersebut meninggalkan kebesarannya dengan dengan serangkaian candi-candi monumental sampai abad keempat belas. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa “Zaman Klasik” di Jawa ini kemudian diganti dengan zaman “biadab” dan juga bukanlah awal dari “Abad Kegelapan”. Selanjutnya kerajaan-kerajaan Islam melanjutkan budaya lama Majapahit yang mereka adopsi secara jenius. “New Era” selanjutnya menghasilkan ikon penting seperti masjid-masjid di Demak, Kudus dan Banten pada abad keenam belas. Juga dengan situs makam Imogiri dan istana-istana Yogyakarta dan Surakarta pada abad kedelapan belas. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam tidak memperkenalkan bentuk-bentuk fisik baru dan ajaran-ajarannyapun diajarkan lebih dalam cara-cara mistis oleh para sufi, atau dengan kata lain melalui sinkretisme, sayangnya hal inilah yang mempengaruhi ‘gagal’nya Islam sebagai sebuah sistem baru yang benar-benar tidak menghapuskan warisan Hindu ( lihat Prijotomo, 1988).

Masjid Kudus dengan Gaya Hindu untuk Drum Tower dan Gerbang

Penyebaran Islam secara bertahap di kawasan Indonesia dari abad ke-12 dan seterusnya dengan memperkenalkan serangkaian penting pengaruh arsitektur. Namun, perubahan dari gaya lama ke baru yang lebih bersifat ideologis baru kemudian teknologi. Kedatangan Islam tidak mengarah pada pengenalan bangunan yang sama sekali baru, melainkan melihat dan menyesuaikan bentuk-bentuk arsitektur yang ada, yang diciptakan kembali atau ditafsirkan kembali sesuai persyaratan dalam Islam. Menara Kudus, di Jawa Tengah, adalah contoh dalam kasus ini. Bangunan ini sangat mirip dengan candi dari abad ke-14 di era kerajaan Majapahit, menara ini diadaptasi untuk kepentingan yang lebih baru dibangun masjid setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Demikian pula, masjid-masjid di awal perkembangan Islam di Indonesia murni terinspirasi dari tradisi bangunan local yang ada di Jawa, dan tempat lain di Nusantara, dengan empat kolom utama yang mendukung atap tengahnya. Dalam kedua budaya ini empat kolom utama atau Saka Guru mempunyai makna simbolis.

Gaya Belanda dan Hindia Belanda
Pengaruh Barat di mulai jauh sebelum tahun 1509 ketika Marco Polo dari Venesia melintasi Nusantara di 1292 untuk kegiatan perdagangan. Sejak itu orang-orang Eropa berusaha untuk merebut kendali atas perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Portugis dan Spanyol, dan kemudian Belanda, memperkenalkan arsitektur mereka sendiri dengan cara awal tetap menggunakan berbagai elemen arsitektur Eropa, namun kemudian dapat beradaptasi dengan tradisi arsitektur lokal. Namun proses ini bukanlah sekadar satu arah: Belanda kemudian mengadopsi unsur-unsur arsitektur pribumi untuk menciptakan bentuk yang unik yang dikenal sebagai arsitektur kolonial Hindia Belanda. Belanda juga sadar dengan mengadopsi arsitektur dan budaya setempat kedalam arsitektur tropis baru mereka dengan menerapkan bentuk-bentuk tradisional ke dalam cara-cara modern termasuk bahan bangunan dan teknik konstruksi.

Gereja Blenduk dan Lawang Sewu bangunan, contoh dari arsitektur Belanda

Bangunan kolonial di Indonesia, terutama periode Belanda yang sangat panjang 1602 – 1945 ini sangat menarik untuk menjelajahi bagaimana silang budaya antara barat dan timur dalam bentuk bangunan, dan juga bagaimana Belanda mengembangkan aklimatisasi bangunan di daerah tropis. Menurut Sumalyo (1993), arsitektur kolonial Belanda di Indonesia adalah fenomena budaya unik yang pernah ditemukan di tempat lain maupun di tanah air mereka sendiri. Bangunan-bangunan tesebut adalah hasil dari budaya campuran kolonial dan budaya di Indonesia.
Perbedaan konsep Barat dan Indonesia ke dalam arsitektur adalah terletak pada korelasi antara bangunan dan manusianya. Arsitektur Barat adalah suatu totalitas konstruksi, sementara itu di Timur lebih bersifat subjektif, yang lebih memilih penampilan luar terutama façade depan. Kondisi alam antara sub-tropis Belanda dan tropis basah Indonesia juga merupakan pertimbangan utama bangunan Belanda di Indonesia.
Sebenarnya, Belanda tidak langsung menemukan bentuk yang tepat untuk bangunan mereka di awal perkembangannya di Indonesia. Selama awal kolonisasi Eropa awal abad 18, jenis bangunan empat musim secara langsung dicangkokkan Belanda ke iklim tropis Indonesia. Fasade datar tanpa beranda, jendela besar, atap dengan ventilasi kecil yang biasa terlihat di bagian tertua kota bertembok Belanda, juga digunakan seperti di Batavia lama (Widodo, J. dan YC. Wong 2002).
Menurut Sumintardja, (1978) VOC telah memilih Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka dan bangunan pertama dibangun di Batavia sebagai benteng Batavia. Di dalam benteng, dibangun rumah untuk koloni, memiliki bentuk yang sederhana seperti rumah asli di awal tapi belakangan diganti dengan rumah gaya Barat (untuk kepentingan politis). Dinding batu bata rumah, mereka mengimpor bahan langsung dari Belanda dan juga dengan atap genteng dan interior furniture. Rumah-rumah yang menjadi tradisi pertama rumah-rumah tanpa halaman, dengan bentukan memanjang seperti di Belanda sendiri. Rumah-rumah ini ada dua lantai, sempit di façade tapi lebar dalam. Rumah tipe ini selanjutnya banyak digunakan oleh orang-orang cina setelah orang Belanda beralih dengan rumah-rumah besar dengan halaman luas. Rumah-rumah ini disebut sebagai bentuk landhuizen atau rumah tanpa beranda dalam periode awal, setelah mendapat aklimatisasi dengan iklim setempat, rumah-rumah ini dilengkapi dengan beranda depan yang besar seperti di aula pendapa pada bangunan vernakular Jawa.
Pada awalnya, rumah-rumah ini dibangun dengan dua lantai, setelah mengalami gempa dan juga untuk tujuan efisiensi, kemudian rumah-rumah ini dibangun hanya dalam satu lantai saja. Tetapi setelah harga tanah menjadi meningkat, rumah-rumah itu kembali dibangun dengan dua lantai lagi.
Penentuan desain arsitektur menjadi lebih formal dan ditingkatkan setelah pembentukan profesi Arsitek pertama di bawah Dinas Pekerjaan Umum (BOW) pada 1814-1930. Sekitar tahun 1920-an 1930-an, perdebatan tentang masalah identitas Indonesia dan karakter tropis sangat intensif, tidak hanya di kalangan akademis tetapi juga dalam praktek. Beberapa arsitek Belanda, seperti Thomas Karsten, Maclaine Pont, Thomas Nix, CP Wolf Schoemaker, dan banyak lainnya, terlibat dalam wacana sangat produktif baik dalam akademik dan praksis. Bagian yang paling menarik dalam perkembangan Arsitektur modern di Indonesia adalah periode sekitar 1930-an, ketika beberapa arsitek Belanda dan akademisi mengembangkan sebuah wacana baru yang dikenal sebagai “Indisch-Tropisch” yaitu gaya arsitektur dan urbanisme di Indonesia yang dipengaruhi Belanda
Tipologi dari arsitektur kolonial Belanda; hampir bangunan besar luar koridor yang memiliki fungsi ganda sebagai ruang perantara dan penyangga dari sinar matahari langsung dan lebih besar atap dengan kemiringan yang lebih tinggi dan kadang-kadang dibangun oleh dua lapis dengan ruang yang digunakan untuk ventilasi panas udara.
Arsitek-arsitek Belanda mempunyai pendekatan yang baik berkaitan dengan alam di mana bangunan ditempatkan. Kesadaran mereka dapat dilihat dari unsur konstruksi orang yang sangat sadar dengan alam. Dalam Sumalyo (1993,): Karsten pada tahun 1936 dilaporkan dalam artikel: “Semarangse kantoorgebouwen” atau Dua Office Building di Semarang Jawa Tengah:
1. Pada semua lantai pertama dan kedua, ditempatkan pintu, jendela, dan ventilasi yang lebar diantara dia rentang dua kolom. Ruangan untuk tiap lantai sangat tinggi; 5, 25 m di lantai pertama dan 5 m untuk lantai dua. Ruangan yang lebih tinggi, jendela dan ventilasi menjadi sistem yang baik untuk memungkinkan sirkulasi udara di atap, ada lubang ventilasi di dinding atas (di atas jendela)
2. Disamping lebar ruang yang lebih tinggi, koridor terbuka di sisi Barat dan Timur meliputi ruang utama dari sinar matahari langsung.
Ketika awal urbanisasi terjadi di Batavia (Jakarta), ada begitu banyak orang membangun vila mewah di sekitar kota. Gaya arsitekturnya yang klasik tapi beradaptasi dengan alam ditandai dengan banyak ventilasi, jendela dan koridor terbuka banyak dipakai sebagai pelindung dari sinar matahari langsung. Di Bandung, Villa Isolla adalah salah satu contoh arsitektur yang baik ini (oleh Schoemaker1933)

Villa Isolla, salah satu karya arsitektur Belanda di Indonesia

Arsitektur Kontemporer Indonesia
Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bangunan modern mengambil alih Indonesia. Kondisi ini berlanjut ke tahun 1970-an dan 1980-an ketika pertumbuhan eknomi yang cepat Indonesia yang mengarah pada program-program pembangunan besar-besaran di setiap sector mulai dari skema rumah murah, pabrik-pabrik, bandara, pusat perbelanjaan dan gedung pencakar langit. Banyak proyek bergengsi yang dirancang oleh arsitek asing yang jarang diterapkan diri mereka untuk merancang secara khusus untuk konteks Indonesia. Seperti halnya kota-kota besar di dunia, terutama di Asia, sebagai korban dari globalisasi terlepas dari sejarah lokal, iklim dan orientasi budaya.

Rumah-rumah kontemporer di Indonesia

Arsitektur modern Indonesia umumnya mulai di sekitar tahun 50an dengan dominasi bentuk atap. Model bangunan era kolonial juga diperluas dengan teknik dan peralatan baru seperti konstruksi beton, AC, dan perangkat lift. Namun, sepuluh tahun setelah kemerdekaan, kondisi ekonomi di Indonesia belum cukup kuat. Sebagai akibat, bangunan yang kurang berkualitas terpaksa lahir. Semua itu sebagai upaya untuk menemukan arsitektur Indonesia modern, seperti halnya penggunaan bentuk atap joglo untuk bangunan modern.
Arsitektur perumahan berkembang luas pada tahun 1980-an ketika industri perumahan booming. Rumah pribadi dengan arsitektur yang unik banyak lahir tapi tidak dengan perumahan massal. Istilah rumah rakyat, rumah berkembang, prototipe rumah, rumah murah, rumah sederhana, dan rumah utama dikenal baik bagi masyarakat. Jenis ini dibangun dengan ide ruang minimal, rasional konstruksi dan non konvensional (Sumintardja, 1978)
Permasalahan untuk Arsitektur Indonesia
Gerakan-gerakan baru dalam arsitektur seperti Modernisme, Dekonstruksi, Postmodern, dll tampaknya juga diikuti di Indonesia terutama di Jawa. Namun, dalam kenyataannya, mereka menyerap dalam bentuk luar saja, bukan ide-ide dan proses berpikir itu sendiri. Jangan heran jika kemudian muncul pandangan yang dangkal; “Kotak-kotak adalah Modern, Kotak berjenjang adalah pasca Modern” (Atmadi, 1997). Arsitektur hanya hanya dilihat sebagai objek bukan sebagai lingkungan hidup.
Sumalyo, (1993) menyatakan bahwa pandangan umum arsitektur Barat: ‘Purism’, di mana untuk menunjuk Bentuk dan Fungsi, adalah berlawanan dengan konsep-konsep tradisi yang memiliki konteks dengan alam. Kartadiwirya, dalam Budihardjo (1989,) berpendapat, mengapa prinsip tropis ‘nusantara’ arsitektur jarang dipraktekkan di Indonesia adalah karena pemikiran dari proses perencanaan tidak pernah menjadi pemikiran. Mereka hanya hanya mengajarkan tentang perencanaan konvensional selama 35 tahun tanpa perubahan berarti sampai beberapa hari. Sayangnya hamper semua bahan pengajaran dalam arsitektur berasal dari cara berpikir Barat yang menurut Frick (1997) telah menghasilkan kelemahan arsitektur Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa Bahan menggunakan bangunan modern hanya karena alasan produksi massal yang lebih ‘Barat’ dan jauh dari tradisi setempat. Kondisi ini telah memicu penggunaan bahan yang tidak biasa dan tanpa kondisi lokal.

 

 

 

 

Tugas Manajemen Waktu Dan Resiko

Standar

Gambar
TABEL MANAJEMEN WAKTU

Gambar

        Gambar diatas menunjukan kegiatan saya sehari-hari dalam sebulan ini, Dimulai pada hari senin yang menunjukan awal hari beraktivitas, kegiatan awal pada hari senin dengan mata kuliah Matematika informatika (lihat keterangan tabel diatas) mulai dari jam ke 3/4, Yang kemudian dilanjutkan dengan matkul berikutnya yaitu Aljabar linier jam 5/6. Lalu saya kembali ke rumah mengerjakan kegiatan berikutnya yaitu belanja saldo & bahan dagang. Saldo untuk pulsa karena saya buka usaha konter dirumah dan bahan dagang minuman seperti pop ice, sisri, marimas, teajus dsb. setelah belanja saya kembali kerumah menjalankanya pada jam 7/8/9, next mengerjakan tugas kuliah (jika ada) dan belajar pada jam 12/13. Dan istirahat tepat waktu pada jam 14.

        Kegiatan hari selasa, dimulai dengan matkul manajemen proyek dan resiko pada jam pertama 1/2, dilanjutkan dengan matkul berikutnya agama islam pada jam 3/4. Dan dilanjutkan dengan matkul terakhir rangkaian listrik & sistem linier. Lalu kembali ke rumah melekakukan kegiatan yang sama seperti hari senin ialah order saldo & belanja kebutuhan dagang, Dan jalankan usahanya pada jam 8/9/10. Lalu istirahat.

        Kegiatan hari rabu, kali ini kegiatan agak renggang karena matkul hanya satu ialah rangkaian digital pada jam 5/6/7, kembali ke rumah prepair untuk praktikum sistem digital pada jam 12/13, karena jadwal kuliah dimulai dari sore sampai malam maka jatah belanja dimajukan menjadi 2/3, dilanjutkan dagang pada jam 10/11. Dan istirahat.

        Kegiatan hari kamis, mata kuliah pertama peralatan elektronika jam 7/8, dilanjutkan pada jam 9/10 dengan dosen yang sama. kembali ke rumah dan sama persis seperti kegiatan pada hari rabu.
        Kegiatan hari Jum’at, tidak ada mata kuliah pada hari ini, tapi inget sholat jum’at. Hanya ada praktikum sistem informasi pada jam 9/10, kegiatan dagang dimajukan jadi jam 2/3/4.

        Kegiatan hari Sabtu, hanya ada praktikum yaitu pada jam 4/6. Dilanjutkan dengan kegiatan dirumah seperti biasa order saldo & belanja pada jam 7/8/9. Dan istirahat.

TABEL MANAJEMEN RESIKO

Gambar

                   Keterangan :  Kuning ( Terlaksana )

                                         Biru ( Tidak Terlaksana )

        Dibulan aktivitas yang saya kerjakan hampir sama tidak jauh beda dengan sebelumnya, tetapi terkadang ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, untuk minggu pertama semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, dan pada minggu ke 2 saya tidak dapat melakukan kegiatan kuliah di mata kuliah manajemen proyek dan resiko dikarenakan mata kuliah softskill hanya melakukan kegiatan kuliah secara langsung setiap sebulan sekali, lalu mata kuliah rangkaian listrik dan system linier juga tidak dapat terlaksana karena dosen tidak dapat hadir kuliah mengisi materi. Kemudian di Minggu ke 3 semua kegiatan terlaksana sempurna tetapi terjadi perubahan jadwal kuliah karena mata kuliah rangaian listrik dan system linier harus dipindahkan di jam ke-1 sampai jam ke-2. Lalu di minggu ke 4 banyak kegiatan yang tidak terlaksana dimulai dari kegiatan mengajar di hari kamis, dan kegiatan kuliah serta praktikum yamg dilakukan di hari jumat dan sabtu disebabkan 3 hari itu adalah hari libur penyambutan hari raya idhul adha.

 

 

 

 

Paradoks Kasus Kebebasan Berpendapat

Standar

Beberapa waktu lalu suasana kebebasan berpendapat di era reformasi ini mendapat gangguan. Ada seorang Prita Mulyasari yang dilaporkan oleh sebuah Rumah Sakit Internasional karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Pasalnya Prita hanya “curhat” melalui mailing list-nya bahwa dia tidak mendapatkan pelayanan yang memadai dari rumah sakit tersebut.

Keluhan yang tersebar di teman-teman Prita melalui e-mail inilah dianggap oleh pihak rumah sakit sebagai pencemaran nama baik. Pasal yang dikenakan selain Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) juga UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pihak rumah sakit tentu tidak pernah membayangkan bahwa kasus ini membuat heboh dan Prita mendapatkan dukungan besar dari masyarakat. Dukungan tidak hanya dalam bentuk mengecam kebebasan berpendapat tapi juga dukungan materil dalam bentuk pengumpulan “koin untuk Prita”.

Ini membuktikan bahwa kebebasan berpendapat jangan coba ditakut-takuti dengan ancaman hukuman. Oleh karena kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau Universal Declaration of Human Right. Juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945.

Selain itu di berbagai instrumen seperti UU Pers (UU No 49 Tahun 1999). Oleh karena kebebasan berpendapat merupakan ruh dari kebebasan pers. Bebas untuk mencari, mengola dan menulis serta menyampaikan berita melalui media cetak atau elektronik serta media online (internet) sekalipun.

Seharusnya UU Pers ini harus menjadi acuan bagi UU yang lahir di kemudian hari, seperti UU ITE. Kebebasan berpendapat menjadi paradoks ketika instrumen internasional (DUHAM), UUD 1945 serta UU Pers menjamin, kemudian ada UU yang lahir setelahnya mengebiri kebebasan berpendapat itu.

Fenomena kasus Prita menjadi sebuah contoh bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami esensi kebebasan berpendapat bagian dari HAM. Alih-alih masyarakat aparat penegak hukum pun terkadang masih belum memahami sehingga tidak heran kalau banyak kasus pers yang di bawah ke ranah hukum pidana dengan melaporkannya ke polisi.

Padahal sudah sangat jelas diatur dalam UU Pers bahwa orang yang dirugikan dengan sebuah pemberitaan sebaiknya mengajukan hak jawab (Pasal 5 UU Pers). Konsekuensi pers yang tidak melayani hak jawab ini, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar lima ratus juta rupiah (Pasal 18 UU Pers).

Dengan demikian segala bentuk pelanggaran hukum yang terkait dengan pekerjaan pers yang melaksanakan ruh kebebasan berpendapat harus diselesaikan melalui UU Pers. Oleh karena secara formal UU Pers sudah dapat dikategorikan sebagai lex specialis dari KUH Pidana. Termasuk kebebasan berpendapat di dunia virtual (internet). Itulah juga sebabnya sehingga kasus yang menimpa Prita ditentang oleh kalangan pers, karena pihak rumah sakit menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pasal dalam UU ITE ini dianggap sebagai salah satu pasal yang bertentangan dengan esensi kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat menjadi paradoks lagi, ketika kalangan infotainment mengadukan artis Luna Maya melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE karena dianggap melalukan pencemaran nama baik melalui virtual twitter. Sungguh sangat paradoks, karena kalangan jurnalis lain sangat menentang penggunaan pasal itu malah sekelompok yang juga menamakan dirinya sebagai jurnalis malah melaporkan Luna Maya melanggar pasal tersebut.

Dengan kasus ini memberikan pelajaran ternyata bukan hanya masyarakat atau aparat penegak hukum saja yang perlu dicerahkan, tapi ternyata sebagian jurnalis (terutama yang mengelola media infotainment juga perlu diberikan pemahaman. Hal ini perlu untuk menyamakan persepsi bahwa kebebasan berpendapat melalui media (cetak, elektronik dan internet) merupakan hal yang mutlak dihargai dan dilindungi. Semoga di kemudian hari tidak ada lagi peristiwa yang terkait dengan kebebasan berpendapat dilapor ke polisi dengan alasan apapun, termasuk pencemaran nama baik. [V]

Kasus Implementasi Wawasan Nusantara

Standar
1. Krisis Multidimensional Indonesia
Krisis nilai tukar yang dialami Indonesia pada medio Juni 1998, telah
membawa akibat yang sungguh-sungguh diluar perkiraan siapapun, bahkan tak
pula prediksi para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang
dan meluas mencapai krisis multidimensional; ekonomi, politik, sosial,
budaya dan kemudian: identitas bangsa.

Adalah kemudian krisis ekonomi yang ditandai kesulitan memperoleh bahan
pokok dan kesempatan kerja (sebagai akibat banyaknya perusahaan yang harus
gulung tikar karena krisis hutang akibat depresiasi rupiah yang amat tajam
dan mendadak), yang kemudian menjadi pemicu timbulnya gerakan mahasiswa yang
muncul bagaikan bola salju. Gerakan mahasiswa itu, kemudian mampu untuk
menciptakan kesadaran kolektif komponen bangsa yang lain, untuk menyadari
bahwa upaya mengatasi krisis ekonomi, haruslah diawali dengan reformasi di
bidang politik.

Reformasi politik, yang semula diarahkan pada pembersihan pemerintahan dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (yang kemudian diakronimkan menjadi “KKN”),
ternyata tidak mendapat sambutan yang positif dari pemerintahan Soeharto
yang ketika itu berkuasa. Akibatnya, kekecewaan akibat ketidak-responsif-an
pemerintah, malah membawa tuntutan yang sifatnya lebih mendesak; yakni
perlunya pergantian pucuk pimpinan pemerintahan dari Presiden Soeharto.
Gerakan mahasiswa, yang menggulirkan tuntutan pergantian pimpinan nasional
itu, akhirnya mampu untuk memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri, pada
tanggal 21 Mei 1998. Ketika itu, ratusan ribu mahasiswa menduduki Gedung
MPR/DPR untuk menyatakan tuntutannya.

Rupanya, pergantian pimpinan nasional tersebut, melahirkan suasana politik
yang hiruk pikuk. Tiba-tiba, semua orang ingin bicara dan didengar suaranya.
Termasuk dari mereka yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia rejim
masa lalu. Akibatnya banyak “bunglon politik” yang ikut bermain dalam kancah
politik Indonesia. Bermacam isu pula menjadi sasaran untuk dihembuskan pada
masyarakat. Diantara sekian banyak isu itu adalah tuntutan desentralisasi
kekuasaan dan pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan
daerah. Dengan berbagai cara tuntutan itu dimunculkan. Dalam kasus terakhir
di Aceh, bahkan sampai menggelar “SU MPR” (Sidang Umum Masyarakat Pejuang
Referendum) Aceh, sebagai media pengungkapan tuntutan masyarakat Aceh.
Khusus untuk hal itu, beragam ide yang ditawarkan sebagai solusi pun muncul;
dari sekadar menuntut pembagian keuangan yang lebih adil, tuntutan otonomi
yang lebih luas, tuntutan federalisasi, sampai ke tuntutan kemerdekaan.

2. Permasalahan Pusat dan Daerah
Pada dasarnya, permasalahan pusat dan daerah tersebut berdasar pada 3 pokok
masalah:
a. Permasalahan kekuasaan yang sentralistis. Pemerintahan Orde Baru,
dianggap sangat sentralistis dalam menjalankan kekuasaan. Banyak hal yang
ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dipandang
seakan-akan hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah pusat. Akibatnya,
aspirasi daerah ditutup dengan mengedepankan justifikasi “stabilitas dan
kepentingan nasional”. Hal ini menimbulkan perasaan dehumanisasi pada masyar
akat di daerah.
b. Permasalahan pembagian keuangan. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi,
pemerintah pusat selama Orde Baru juga sangat sentralistis. Sebagian besar
hasil-hasil yang didapat daerah, harus diserahkan kepada pemerintah pusat.
Dalam kasus Aceh misalnya, pada tahun anggaran 1998/999, 91,59% hasil-hasil
daerah diserahkan kepada pusat. Dengan demikian berarti daerah (Aceh) hanya
mendapat “tetesan” 8,41% dari hasil buminya sendiri.  Fenomena itu, bukan
hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di tempat-tempat lain Indonesia. Praktik
pemerintahan seperti itu, menimbulkan perasaan bahwa daerah seakan hanyalah
“sapi perahan” dari pemerintah pusat. Meskipun kenyataannya pemerintah pusat
memberikan “subsidi daerah otonom” (SDO) pada setiap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), tetapi paradigma yang berlaku bahwa SDO tersebut
adalah “kebaikan hati” pemerintah pusat kepada daerah. Padahal, dana untuk
SDO tersebut, sebagian didapatkan dari daerah juga.
c. Permasalahan budaya. Pemerintah Orde Baru mengedepankan wawasan “budaya
nasional”. Meskipun dipropagandakan bahwa budaya daerah adalah kekayaan
budaya nasional, namun dalam praktiknya sering terjadi marjinalisasi
terhadap budaya daerah. Padahal, kendati sebagai negara kesatuan, Indonesia
terdiri dari ribuan budaya dari bermacam suku-suku bangsa. Bahkan, dari satu
suku bangsa, terdapat sub-sub kultur yang berbeda. Perbedaan budaya tersebut
membawa konsekuensi pada perbedaan atau keragamam paradigma dalam
menjalankan kekuasaan dan implementasi kebijakan. Kondisi itu, seakan
diabaikan dan dianggap tidak begitu penting. Bahkan dalam banyak kasus,
terjadi penyeragaman praktik budaya. Hal itu, menimbulkan resistensi yang
mendasar, karena budaya sesungguhnya tetap hidup dalam bawah sadar manusia,
tidak dapat dihilangkan dengan upaya penyeragaman.

3. Tuntutan Daerah.
Permasalahan Pusat dan Daerah seperti diuraikan diatas, terjadi selama
puluhan tahun. Pada kurun waktu tersebut, perasaan kecewa atas permasalahan
itu, dapat ditekan dan ditutup-tutupi dengan perilaku represif dari penguasa
waktu itu. Bahkan, pada daerah-daerah dengan tingkat resistensi yang tinggi,
pemerintah pusat harus pula melakukan operasi-operasi militer yang
mengakibatkan banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dianggap melanggar hak
asasi manusia (HAM). Sehingga, permasalahan pusat dan daerah seperti
disebutkan diatas, semakin bertambah rumit dan membawa luka-luka yang cukup
mendalam pada daerah.

Akibatnya, ketika terjadi pucuk pimpinan kekuasaan, luka-luka dan kekecewaan
yang dipendam dan ditutup-tutupi selama puluhan tahun itupun meluap. Bahkan,
kemudian meledak dan melahirkan konflik-konflik horizontal (seperti yang
terjadi di Maluku) dan vertikal (seperti terjadi di Aceh, Riau dan Irian
Jaya). Tuntutan daerah itu muncul secara bersamaan karena dianggap bahwa
setelah puluhan tahun mengalami represi, maka kinilah saatnya harus
bersuara. Sejarah hitam pergumulan pusat dan daerah itu, telah terjadi pada
kasus Timor-Timur, propinsi ke-27 Republik Indonesia, yang harus berpisah
karena kalahnya tawaran otonomi pemerintah pusat dalam jajak pendapat. Hal
itu, adalah satu contoh kasus yang nyata, bagaimana perilaku sentralistis
dan upaya-upaya represif yang menyertainya, ternyata dalam jangka panjang
tidak membuahkan hasil apa-apa, dan bahkan menambah rumit persoalan yang
sebenarnya sederhana. Akibatnya, solusi permasalahannya pun semakin
kompleks.

Contoh Kasus Ketahanan Nasional (GAM)

Standar

Kasus GAM

 
KETAHANAN NASIONAL ( Gerakan Aceh Merdeka )
            GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas ketidakberpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi Darul islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap bangsa-bangsa lain, bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada. Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh.
            Akan tetapi, paska berhentinya perlawanan Darul Islam Aceh, keinginan Aceh untuk melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam diseluruh Indonesia, sehingga memaksa orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita. Yang menjadi menarik adalah, GAM yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh, ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam. Sebagaimana yang disebutkan bahwa GAM lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu populisnya.
            Kemunculan GAM pada masa awalnya langsung mendapat respon oleh pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM kurang bisa berkembang. Walau demikian, GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun menyatu dengan masyarakat dan GAM bisa terus bertahan.Pada masa Orde Baru GAM memankan dua wajah; satu wajah perlawanan (dengan pola-pola kekerasan yang dilakukan), dan strategi ekonomi-politik yang dimainkan (dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan).

Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara

Standar

Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara

     Wawasan Nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang beroriantasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air. Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan – tantangan dewasa ini. Karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk :

  1. Mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta Hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.
  2. Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki Wawasan Nusantara guna mencapai cita – cita dan tujuan nasional.

Untuk mengetuk hati nurani setiap warga negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara. Dengan demikian Wawasan Nusantara terimplementasi dalam kehidupan nasional guna mewujudkan Ketahanan Nasional.

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2008.

 

 

 

Tujuan Nasional Dan Ideologi Bangsa Indonesia

Standar

Tujuan Nasional adalah sasaran segala kegiatan suatu bangsa yang perwujuannya harus diusahakan secara terus rnenerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahtetaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik mar negeri Indonesia bercorak:

  1. Mempertahankan kemetdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan,
  2. Memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi, dan
  3. Memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial,

Selain itu, politik luar negeri Indonesia harus bersifat bebas dan aktif. Bebas mengandung anti bahwa negara mempunyai hak yang penuh atau kemandirian untuk menentukan sikap dan kehendak sendiri sebagai bangsa yang bendaulat. Artinya, negara bebas menentukan sikap serta tidak memihak dalam menghadapi pertentangan antara dua blok raksasa di dunia, yaitu blok kapitalis (barat) dan blok komunis (timur). Aktif mengandung anti bahwa dalam pergaulan internasional negara tidak boleh tinggal diam, tetapi harus berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam lingkup internasional.

Dengan demikian, politik bebas dan aktif tidak sama dengan netral karena netral berarti tidak peduh dan cenderung tidak mendorong untuk mengambil sikap apapun atas kejadian-kejadian internasional. Melalui politik bebas dan aktif, Indonesia menempatkan dirinya sebagai subjek (pelaku) dan aktif dalam pergaulan internasional sehingga tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang didasarkan pada kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan politik luar negeri, negara Republik Indonesia sedapat mungkin akan memilih jalan damai. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, perang yang mungkin terpaksa dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah perang yang adil, bukan perang yang menguasai dan menjajah bangsa lain.

 

I. Pengertian dan Fungsi Ideologi
Nama ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Idea berarti gagasan,konsep,sedangkan logos berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalahsekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dansistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan.Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut :1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dankenegaraan.2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandanagn dunia,pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkandilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankandengan kesediaan berkorban.Fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya :1. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusiasecara individual.
(Cahyono, 1986)
2. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua (foundingfathers) dengan generasi muda.
(Setiardja, 2001)
3. Sebagai kekuatan yang mampu member semangat dan motivasi individu,masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan.
(Hidayat, 2001)II. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara ataucita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa danbernegara Indonesia.Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harusdilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
III. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Makna dari ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka.Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah :
 Ideologi Terbuka
a. merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.b. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.c. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat.d. Bersifat dinamis dan reformis.
 Ideologi Tetutup
a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.b. Bukan berupa nilai dan cita-cita.c. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku.d. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak.Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagaiideologi terbuka adalah sebagai berikut :
 a) Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila.b) Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran sertalembaga pelaksanaanya.c) Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suaturealisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalammasyarakat, berbangsa dan bernegara.PERTANYAAN :1) Mengapa Indonesia menggunakan ideologi terbuka?2) Bagaimana cara menumbuhkan kadar dan idealism yang terkandung Pancasilasehingga mampu memberikan harapan optimisme dan motivasi untuk mewujudkan cita-cita? JAWABAN :1) Karena Indonesia adalah sebuah negara dan sebuah negara memerlukansebuah ideologi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada pada negaratersebut, dan masing-masing negara berhak menentukan ideologi apa yangpaling tepat untuk digunakan, dan di Indonesia yang paling tepat adalahdigunakan adalah ideologi terbuka karena di Indonesia menganut sistempemerintahan demokratis yang di dalamnya membebaskan setiap masyarakatuntuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannyamasing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh Indonesia.2) Kita harus menempatkan Pancasila dalam pengertian sebagai moral, jiwa, dankepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesiakeberadaanya/lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selainitu,Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, jiwabangsa Indonesia mempunyai arti statis dan dinamis. Jiwa ini keluar diwujudkandalam sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yangpada akhirnya mempunyai cirri khas. Sehingga akan muncul dengan sendirinyaharapan optimisme dan motivasi yang sangat berguna dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.KESIMPULAN : Jadi, setiap negara berhak dalam memilih sistem pemerintahannya sendiri,Indonesia juga pernah menerapkan beberapa sistem pemerintahan. Namun, yang paling cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah ideologi terbukakarena sinkron dengan sistem pemerintahan yang demokratis yang menjaminkebebasan warga negaranya dalam mengeluarkan pendapat sebagaimanatercantum dalam UUD 1945 pasal 28.

Analisa Berita

Standar

Indonesia Kirim Tim Bantu Filipina Atasi Bencana Banjir
Kamis, 22 Desember 2011

ilustrasi banjir

Jakarta,
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, bahwa Pemerintah Indoneisia memberi bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Filipina sebesar 500.000 dolar AS untuk membantu warga yang kena dampak banjir bandang. “Bantuan ini diberikan untuk membantu warga Filipina atas musibah bencana banjir bandang yang disebabkan badai tropis Washi,” kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di Jakarta, Kamis (22/12).

Agung menjelaskan, bahwa sebesar 300.000 dolar AS diberikan berupa uang tunai dan sisanya berupa bantuan makanan ringan dan siap saji, obat-obatan, peralatan dan lain sebagainya.
Agung menambahkan, pemerintah Indonesia juga akan segera memberangkatkan tim relawan profesional sebanyak 20 orang terdiri dari anggota tim medis dan paramedis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan anggota SAR.

Bantuan tersebut, kata Agung diambil dari dana siap pakae untuk penanganan bencana di BNPB. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pamerintah indonesia kepada pemerintah Filipina atas musibah bencana banjir bandang akibat badai tropis Washi, kata Menko Kesra menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho menambahkan bahwa badai tropis di Filipina tersebut menghantam wilayah Mindanao, Filipina Selatan, pada tanggal 16 Desember 2011 lalu. “Ratusan orang meninggal dan hilang karena bencana tersebut,” kata dia menjelaskan.

Sutopo menambahkan, bahwa tim yang akan berangkat akan membawa sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan bencana di negara tersebut. (Ant)

Dunia Yang Terlupa

Standar

Mulai nyalakan kembali Dunia yang terlupa
Cukup sudah bermimpi
Kini asa ku memutih Langitku kian meninggi Ini semua akan nyata
Mengharapkan hujan Larutkan nyanyian malamku
Akankah ku rasa

Mampu ku tatap kembali
Dunia yang terbenam Terbitku dari mimpi
Kini saksikan sayapku Apungkan puing bumi Ini semua pasti nyata

Mengharapkan hujan Larutkan nyanyian malamku
Akankah ku rasa
Membasahkan embun Lepaskan nyanyian malamku
Dapatkah ku rasa

Lihat Langkahku

Standar

lihat langkahku
tak lagi ku mengingatkan kamu
tiada beban tersisa
yang tertanam di jiwa
taklukkan cinta yang tak membuatku

terang tak membawaku
menjauh dan hilang

ku mengharapkan engkau
tak usah kembali
bawa tangisan itu

lihat langkahku
tak pernah ku mengingatkan kamu
jiwa ini tlah lelah
dan semakin menyiksa
tak pernah ku berharap kembali

terang tak membawaku
menjauh dan hilang

ku mengharapkan engkau
tak usah kembali
bawa tangisan itu

kau membalutkan perih
sesalkan jiwaku
hempaskan semua rasa

ku mengharapkan engkau
tak usah kembali
bawa tangisan itu

kau membalutkan perih
sesalkan jiwaku
hempaskan semua rasa

Dampak Positif dan Negatif dalam Penggunaan Bahasa Daerah , Gaul dan Asing di Indonesia

Standar

Beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia:

• Dampak Positif:

a) Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata.
b) Sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
c) Sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah.
d) Menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi.

• Dampak Negatif:

a) Bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain.
b) Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata.
c) Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah.
d) Dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia juga terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan tetapi memiliki makna yang berbeda, berikut beberapa contohnya:
a. Suwek dalam bahasa Sekayu (Sumsel) bermakna tidak ada.
Suwek dalam bahasa Jawa bermakna sobek.
b. Kenek dalam bahasa Batak bermakna kernet (pembantu sopir).
Kenek dalam bahasa Jawa bermakna kena.
c. Abang dalam bahasa Batak dan Jakarta bermakna kakak.
Abang dalam bahasa Jawa bermakna merah.
d. Mangga dalam bahasa Indonesia bermakna buah mangga.
Mangga dalam bahasa Sunda bermakna silakan.
e. Maen dalam bahasa Indonesia bermakna bermain.
Maen dalam bahasa Batak bermakna gadis.
f. Gedang dalam bahasa Sunda bermakna pepaya.
Gedang dalam bahasa Jawa bermakna pisang.
g. Cungur dalam bahasa Sunda bermakna sejenis kikil.
Cungur dalam bahasa Jawa bermakna hidung.
h. Jagong dalam bahasa Sunda bermakna jagung.
Jagong dalam bahasa Jawa bermakna duduk.
i. Nini dalam bahasa Sunda bermakna nenek.
Nini dalam bahasa Batak bermakna anak dari cucu laki-laki.
j. Tulang dalam bahasa Indonesia bermakna tulang.
Tulang dalam bahasa Batak bermakna abang atau adik dari ibu.
k. Iba dalam bahasa Indonesia bermakna merasa kasihan.
Iba dalam bahasa Batak bermakna saya.
l. Bere dalam bahasa Sunda bermakna memberi.
Bere dalam bahasa Batak bermakna anak dari kakak atau adik perempuan kita.

Melalui beberapa contoh itu ternyata penggunaan bahasa daerah memiliki tafsiran yang berbeda dengan bahasa lain. Jika hal tersebut digunakan dalam situasi formal seperti seminar, lokakarya, simposium, proses belajar mengajar yang pesertanya beragam daerahnya akan memiliki tafsiran makna yang beragam. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah haruslah pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi yang tepat.

Dampak dari pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia adalah :
Eksistensi Bahasa Indonesia Terancam Terpinggirkan Oleh Bahasa Gaul.
Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pembususkan bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini jelas di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul dan hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Bahkan, generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan dan menciptakan bahasa gaul di masyarakat.

Pengaruh Penggunaan Bahasa Asing dalam Perkembangan Bahasa Indonesia
Dampak positif dari penggunaan basaha asing bagi anak Indonesia :

Semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris maka akan semakin cepat pula proses transfer ilmu pengetahuan
Menguntungkan dalam berbagai kegiatan (pergaulan internasional, bisnis, sekolah).
Memperoleh dua atau lebih bahasa dengan baik
Melalui tahap perkembangan bahasa yang relatif sama meskipun setiap anak dapat mencapai tahap-tahap tersebut pada usia yang berbeda

Dampak negatif dari penggunaan bahasa asing :

Mengurangi kekaedahan dan keabsahan bahasa Indonesia
Rakyat Indonesia semakin lama kelamaan akan lupa kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan
Mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri.
Menurunnya derajat bahasa Indonesia

Saran dan Kritik Tentang Mata Pelajaran SoftSkill Bahasa Indonesia

Standar

Manfaat softskill bagi mahasiswa selain sebagai pendukung dalam bidang softskill atau kemampuan lain dari tiap mahasiswa, yaitu mahasiswa di tuntut untuk melatih kemampuannya dalam membuat sebuah karya tulis, baik itu artikel, menganalisa berita, ataupun dalam bidang sastra. Yang mana nantinya akan berpengaruh bagi mahasiswa untuk pembiasan diri dalam pembuatan penulisan ilmiah ataupun skripsinya .
Tetapi selain itu softskill juga memiliki kekurangan, di karenakan sebuah mata pelajaran soft yang tidak terpantau secara langsung oleh dosen, terkadang mahasiswa memilih jalan pintas untuk hanya mengcopy paste sebuah tulisan.
Namun selebihnya softskill sudah sangat baik untuk diijadikan sebagai salah satu sarana pengajaran yang mengolah kemampuan soft mahasiswa.

[BAHAYA] JANGAN PERNAH MENJILAT PERANGKO Sebagai Perekat

Standar

Jangan pernah menjilat amplop atau perangko untuk merekatkannya. Suatu hari seorang wanita yang bekerja di sebuah kantor pos di California, menempelkan amplop dan perangko gk pake lem atau busa basah tapi dengan cara menjilatnya.

Pada saat itu pula wanita tersebut langsung merasakan lidahnya terasa seperti teriris. Seminggu kemudian dia merasakan sesuatu yang tidak biasa pada lidahnya. Dia pergi ke dokter dan tidak ditemukan sesuatu yang aneh. Lidahnya tidak luka atau tidak ada kelainan apapun. Beberapa hari berikutnya, lidahnya mulai agak membengkak dan mulai terasa sakit, begitu sakitnya sehingga dia tidak dapat makan apapun. Dia segera ke RS dan dokter melakukan pemeriksaan X-Ray..

Ternyata ada sesuatu di dalam lidahnya. Saat itu juga dokter segera mempersiapkan pembedahan kecil. Ketika dokter mengiris membuka lidah tersebut, ternyata seekor kecoak kecil merayap keluar. Setelah diselidiki maka didapat kenyataan bahwa kecoak tersebut berasal dari telur kecoak yang sangat kecil yang menempel pada bagian lem amplop.

Setelah dijilat maka telur tersebut menempel pada lidah dan mengeram disana karena adanya ludah yang hangat dan lembab hingga kecoak tersebut menetas. Kejadian nyata ini dilaporkan oleh CNN.

Andy Hu menulis : “Saya bekerja di pabrik amplop, dan kalian tidak akan percaya
Ada sesuatu yang mengambang disekitar nampan wadah lem, saya tidak pernah sekalipun menjilat amplop. Saya pernah bekerja di percetakan (32 tahun lalu) dan kami selalu dihimbau agar jangan merekatkan amplop dengan lidah. Saya tidak pernah mengerti mengapa, hingga suatu saat saya masuk ke ruang penyimpanan untuk mengambil 2,500 lembar amplop yang sudah dicetak dan melihat sendiri beberapa ekor kecoak berkeliaran di dalam kotak amplop dengan telur kecoak dimana-mana.

Mereka hidup dengan memakan lem yang terdapat pada amplop-amplop tersebut. Setelah mengetahui hal ini, Janganlah pernah sekalipun Anda merekatkan amplop, perangko ataupun meterai dengan cara menjilatnya.